Program P3PD Berkelanjutan

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri RI bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, dengan didukung Bank Dunia melakukan Konsultasi Publik Rancangan Awal Pengelolaan Sosial dan Lingkungan selama dua hari, 14-15 Januari 2018, di Kalibata Jakarta.

Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (KPLS) dimaksudkan untuk mengurangi dan mengelola resiko dampak lingkungan dan sosial. Kerangka ini mencakup dua hal penting. Pertama, pengintegrasian prinsip-prinsip berkelanjutan lingkungan dan sosial dalam program penguatan sistem peningkatan kapasitas dan institusi dalam pembangunan desa.

Kedua, pengelolaan dampak lingkungan dan sosial pembangunan desa. Cakupannya meliputi prinsip-prinsip, aturan-aturan dan prosedur untuk melakukan penapisan (screening), pengkajian, pengelolaan dan pemantauan langkah-langkah mitigasi dari potensi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan (khususnya infrastruktur desa) yang belum diketahui pada saat penilaian (appraisal) P3PD, serta langkah-langkah dan rencana untuk mengurangi, memitigasi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

Secara umum P3PD ini menjad langkah Penguatan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa, sehingga arahnya bisa mensinergikan stakeholder dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan keberlanjutan Pemerintahan, pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa.

Kegiatan konsultasi publik dibuka Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Dr. Nata Irawan, SH, M.si. Dilanjutkan dengan Talkshow Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) menuju Efektifitas Pengelolaan Dana Desa. Hadir pada acara Talkshow dari Bappenas, Kemendes PDTT dan Kemendagri, dengan moderator dari Perwakilan Bank Dunia, DR. H. Tarmizi A. Karim, yang juga mantan Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa dan mantan Pj. Gubernur Kaltim Tahun 2008.

Konsultasi Publik diikuti oleh utusan dari seluruh provinsi dan 64 kabupaten terpilih, yang tersebar di 33 provinsi.(DPMD Sulsel/Sentot Irawan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *